Melalui dan Melampaui Regulasi

Desain Pengakuan Dan Perlindungan Bagi Pekerja Media dan Kreatif

SINDIKASI, 2026

Unduh Kertas Posisi Rilis Pers

Selama hampir satu dekade, SINDIKASI telah melakukan penelitian, edukasi, dan advokasi bagi pekerja di sektor media dan kreatif—mulai dari jurnalis, animator, desainer, editor, penulis, hingga pekerja NGO dan platform.

Temuan kami menegaskan bahwa krisis yang kita hadapi bukanlah sekadar masalah-masalah yang berdiri sendiri, melainkan dampak dari kegagalan sistemik. Kita sedang berhadapan dengan rezim perburuhan yang terjebak dalam bias manufaktur, yang secara konsisten gagal mengakui realitas kerja digital dan non-standar.

Daftar Masalah

Scroll untuk membuka kartu ↓

Fleksibilisasi Menjadi Fleksploitasi

Paradoks Teknologi Digital dan Akal Imitasi (AI)

Diskriminasi Berlapis Bagi Pekerja Perempuan dan Ragam Gender

Keterbatasan Mekanisme PPHI

93%

Pekerja freelance di sektor media dan kreatif tidak punya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

88%

Pekerja film dan iklan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan meski bekerja 16 sampai 20 jam sehari.

79%

Pekerja freelance bilang beban dan jam kerja langsung berdampak pada kesehatan mental mereka.

80%

Pekerja media dan kreatif pernah mengalami keterlambatan pembayaran upah — bentuk pencurian upah (wage theft).

65,45%

Pekerja lepas di industri media dan kreatif bekerja tanpa kontrak tertulis dan kepastian hukum.

1 dari 3

Pekerja kreatif menanggung beban kerja berlebih, lebih dari 48 jam per pekan.

Berangkat dari momentum pembaruan regulasi ketenagakerjaan dan berbagai masalah yang kami temukan. SINDIKASI merekomendasikan agar norma dalam UU Ketenagakerjaan 2026 perlu mengakui serta melindungi pekerja di sektor industri media dan kreatif sebagai pekerja dengan hak penuh.

Pengakuan dan perlindungan tersebut terwujud melalui pengaturan komprehensif mengenai hak dasar ketenagakerjaan dan prinsip inklusivitas serta anti-diskriminasi.

Desain Awal

1

Pengakuan dan perlindungan kerja non-standar serta waktu kerja

Definisi

Pengakuan dan perlindungan terhadap bentuk kerja non-standar (pekerja lepas, platform, kontrak jangka pendek) serta pengaturan waktu kerja riil dalam sistem kerja fleksibel dan digital, termasuk hak untuk disconnect.

Implikasi

Pembatasan jam kerja aktual; pengakuan hubungan kerja non-standar; pencegahan eksploitasi waktu kerja; peningkatan keseimbangan hidup dan kerja pekerja.

2

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang inklusif

Definisi

Perluasan kerangka K3 dengan memasukkan risiko psikososial, kesehatan mental, serta kekerasan dan pelecehan di dunia kerja sebagai bagian integral perlindungan ketenagakerjaan.

Implikasi

Integrasi kesehatan mental dalam kebijakan K3; mekanisme pengaduan yang aman dan berpihak pada korban; pencegahan kekerasan dan burnout sistemik.

3

Jaminan sosial dan keamanan penghasilan

Definisi

Penyediaan jaminan sosial universal dan jaminan penghasilan minimum tanpa diskriminasi status kerja maupun identitas sosial, termasuk jaminan pensiun dan dukungan transisi karier.

Implikasi

Akses jaminan sosial bagi semua pekerja; perlindungan pendapatan dasar; kompensasi bermartabat dan pelatihan ulang bagi pekerja terdampak perubahan teknologi.

4

Regulasi AI dan pengakuan nilai kerja digital

Definisi

Pengaturan kerja berbasis AI dengan mengakui nilai kerja manusia dalam produksi data, karya, dan pelatihan AI, serta peningkatan kapasitas pekerja dalam penguasaan teknologi.

Implikasi

Standar upah berbasis waktu dan beban kerja; skema lisensi dan kompensasi adil atas data dan karya; perlindungan nilai kekayaan intelektual pekerja.

5

Inklusivitas gender dan non-diskriminasi

Definisi

Pengarusutamaan perspektif gender dan inklusi sosial dalam regulasi ketenagakerjaan, termasuk perlindungan eksplisit terhadap ekspresi dan identitas gender serta pekerja disabilitas.

Implikasi

Perlindungan kerja berbasis gender; penghapusan praktik diskriminatif struktural; transparansi upah sektoral; pencegahan kesenjangan upah.

6

Akuntabilitas platform

Definisi

Penguatan regulasi terhadap platform digital agar keputusan kerja tidak diambil sepihak melalui sistem algoritmik tanpa pengawasan dan akuntabilitas.

Implikasi

Hak audit algoritma; transparansi pengambilan keputusan; perlindungan dari pemutusan kerja atau penalti sepihak berbasis sistem otomatis.

7

Akses terhadap mekanisme penyelesaian hubungan industrial

Definisi

Hak menempuh mekanisme PPHI secara berkeadilan bagi seluruh pekerja tanpa memandang status kerja atau bentuk hubungan kerja.

Implikasi

Pekerja non-standar dapat mengajukan sengketa melalui tahapan penyelesaian perselisihan (bipartit, mediasi/konsiliasi, hingga pengadilan hubungan industrial).

8

Kerja lintas negara dan solidaritas global

Definisi

Perlindungan pekerja yang bekerja lintas yurisdiksi, khususnya bagi perusahaan asing tanpa badan hukum di Indonesia, melalui kerja sama dan solidaritas serikat global.

Implikasi

Mekanisme perlindungan lintas negara; penguatan aliansi serikat pekerja global; peningkatan daya tawar pekerja dalam rantai kerja global.

Solusi Regulasi Multi-Skalar

Strategi Extra-Regulasi

tap to open · drag to move

JOIN US

Sign Petition Join May Day

Share this to your friends

instagram feed template

instagram feed template

instagram feed template

Referensi

Unduh Dokumen